Assalmmualaikum Wr.Wb...
Saya ingin
menulis sebuah tulisan tentang pengaruh kemiskinan di Aceh. Sebelum itu saya
ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu, nama saya Maulana, saya berkuliah
di fakultas ekonomi Unsyiah Banda Aceh. Saya tinggal di Aceh, tepatnya di
Langsa bagian timur di aceh.
Ekonomi rakyat Aceh yang hancur dan
tanpa arah adalah efek salah urus di lembaga-lembaga pemerintah. Sistem buruk
masa lalu belum dibuang walau tokoh yang diidolakan rakyat telah duduk di tahta
pemerintahan. Tanpa konsep, mungkin begitu layak disebut kinerja Pemerintah
Aceh. Banyaknya program yang gagal adalah bukti ketiadaan konsep itu.
Orang-orang yang menyebut dirinya ahli kini berkesempatan menentukan kebijakan.
Namun perjalanan kesengsaraan masih dilalui penduduk Aceh. Menilik wajah
ekonomi struktural di Aceh, orang-orang yang masih punya nurani akan bertanya,
menjengkelkan untuk memberi sesuatu kepada pengemis, sama jengkelnya dengan
tidak memberi sesuatu kepada mereka. Betapa tidak jelasnya konsep pemerintah
dalam menata anggaran. Mereka gagal mengatasi masalah kesenjangan sosial. Ini
semua akibat dari konsep ekonomi struktural. Maka, merajalelalah praktek
monopoli, kleptokrasi, korupsi dan nepotisme. Para borjuis punya peranan penting dan penentu keuangan. Mereka memiliki
jaringan informasi khusus dengan penguasa, mampu mempengaruhi keputusan
politik dalam bidang ekonomi. Bahkan mereka kerap membayar penguasa
untuk mencabut atau mengubah kebijaksanaan politik yang merugikan
kepentingan mereka. Kelas borjuis dipelihara penguasa untuk memasok
pendapatan ekstra para pejabat yang memberi atau memenangkan tender di
pemerintahan.
Provinsi NAD
menempati peringkat ke-7 dengan persentase angka kemiskinan mencapai 20,98
persen. Tingkat kemiskinan di Aceh masih lebih tinggi dibanding Bangka Belitung
yang sebesar 18,94 persen, Gorontalo (18,70 persen), dan Sumatera Selatan 18,30
persen. Data dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014 juga menunjukkan bahwa dari 183 kabupaten di Indonesia, Provinsi
Papua memiliki kabupaten daerah tertinggal terbanyak, yakni 27 kabupaten. Angka
kemiskinan itu muncul disebabkan adanya faktor aktifitas masyarakat tidak
jalan, lahan usaha tidak ada. Berdasarkan hasil Survey sosial nasional
(Susenas) menyatakan penduduk miskin di Indonesia meningkat. Demikian juga
peningkatan penduduk miskin didaerah jelas meningkat.
Penyaluran dana APBD Aceh untuk tahun 2010 dan 2012 dapat dilihat langsung Ditjen Keuangan Derah Kemendagri
Peran pemerintah sebagai motivator, mediator, fasilitator dan penyandang
dana untuk merangsang rakyat memperbaiki ekonominya amat dibutuhkan.
Kita bisa membangun kekayaan alam dan kekayaan human interes secara
bahu-membahu. Konsep ekonomi struktural harus diganti. Seharusnya
pemerintah membangun sistem ekonomi dan manajemen serta profesionalisme
kerja. Sistem ini harus memadukan SDM yang bermoral dengan pengelolaan
SDA yang tepat arah dan tepat guna. Semoga kemiskinan segera berakhir di
Aceh.
