Pengaruh Kemiskinan di Aceh

Assalmmualaikum Wr.Wb...

Saya ingin menulis sebuah tulisan tentang pengaruh kemiskinan di Aceh. Sebelum itu saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu, nama saya Maulana, saya berkuliah di fakultas ekonomi Unsyiah Banda Aceh. Saya tinggal di Aceh, tepatnya di Langsa bagian timur di aceh.

Ekonomi rakyat Aceh yang hancur dan tanpa arah adalah efek salah urus di lembaga-lembaga pemerintah. Sistem buruk masa lalu belum dibuang walau tokoh yang diidolakan rakyat telah duduk di tahta pemerintahan. Tanpa konsep, mungkin begitu layak disebut kinerja Pemerintah Aceh. Banyaknya program yang gagal adalah bukti ketiadaan konsep itu. Orang-orang yang menyebut dirinya ahli kini berkesempatan menentukan kebijakan. Namun perjalanan kesengsaraan masih dilalui penduduk Aceh. Menilik wajah ekonomi struktural di Aceh, orang-orang yang masih punya nurani akan bertanya, menjengkelkan untuk memberi sesuatu kepada pengemis, sama jengkelnya dengan tidak memberi sesuatu kepada mereka. Betapa tidak jelasnya konsep pemerintah dalam menata anggaran. Mereka gagal mengatasi masalah kesenjangan sosial. Ini semua akibat dari konsep ekonomi struktural. Maka, merajalelalah praktek monopoli, kleptokrasi, korupsi dan nepotisme. Para borjuis punya peranan penting dan penentu keuangan. Mereka memiliki jaringan informasi khusus dengan penguasa, mampu mempengaruhi keputusan politik dalam bidang ekonomi. Bahkan mereka kerap membayar penguasa untuk mencabut atau mengubah kebijaksanaan politik yang merugikan kepentingan mereka. Kelas borjuis dipelihara penguasa untuk memasok pendapatan ekstra para pejabat yang memberi atau memenangkan tender di pemerintahan.

Provinsi NAD menempati peringkat ke-7 dengan persentase angka kemiskinan mencapai 20,98 persen. Tingkat kemiskinan di Aceh masih lebih tinggi dibanding Bangka Belitung yang sebesar 18,94 persen, Gorontalo (18,70 persen), dan Sumatera Selatan 18,30 persen. Data dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 juga menunjukkan bahwa dari 183 kabupaten di Indonesia, Provinsi Papua memiliki kabupaten daerah tertinggal terbanyak, yakni 27 kabupaten. Angka kemiskinan itu muncul disebabkan adanya faktor aktifitas masyarakat tidak jalan, lahan usaha tidak ada. Berdasarkan hasil Survey sosial nasional (Susenas) menyatakan penduduk miskin di Indonesia meningkat. Demikian juga peningkatan penduduk miskin didaerah jelas meningkat.

Penyaluran dana APBD Aceh untuk tahun 2010 dan 2012 dapat dilihat langsung Ditjen Keuangan Derah Kemendagri

Peran pemerintah sebagai motivator, mediator, fasilitator dan penyandang dana untuk merangsang rakyat memperbaiki ekonominya amat dibutuhkan. Kita bisa membangun kekayaan alam dan kekayaan human interes secara bahu-membahu. Konsep ekonomi struktural harus diganti. Seharusnya pemerintah membangun sistem ekonomi dan manajemen serta profesionalisme kerja. Sistem ini harus memadukan SDM yang bermoral dengan pengelolaan SDA yang tepat arah dan tepat guna. Semoga kemiskinan segera berakhir di Aceh.